Update Indonesia – Volume XVI, No.2 – Februari 2022 (Bahasa Indonesia)

More articles

Update Indonesia edisi bulan Februari 2022 mengangkat laporan utama mengenai kondisi pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang masih tertinggal. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti anak tiri sehingga kesenjangan pun terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota di DKI Jakarta. 

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang penggunaan burden sharing untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat COVID-19 sangat berdampak positif. Namun, hal tersebut akan menjadi bumerang apabila terus dibiarkan. Maka, perlu ada kajian kebijakan lanjutan baik dari Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia untuk alternatif. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kelangkaan minyak goreng yang terjadi sejak bulan Desember 2021 Hingga Februari 2022 ini. Akibat kelangkaan yang terjadi maka berdampak pada tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang pemilihan kepala otorita sebagai penanggung jawab ibu kota negara yang baru akan mengakibatkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, serta mengakibatkan degradasi terhadap demokrasi di Indonesia akibat produk hukum yang represif. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perkembangan aset digital yang harus mampu dijawab oleh pembentuk undang-undang dengan menghadirkan produk hukum progresif yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya kinerja birokrasi yang prima berdasarkan kualitas aparatur birokrasi yang memiliki integritas dan profesionalitas. Selain itu, kami membahas tentang polemik pembelian 42 unit pesawat Rafale oleh Kementerian Pertahanan. Pembelian pesawat tersebut seharusnya dapat dilihat dalam rangka memenuhi kekuatan alutsista dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang implementasi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, agar satuan pendidikan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu, kami juga membahas tentang upaya untuk memperkuat perlindungan pada korban kekerasan seksual. Pengesahan RUU TPKS, suntikan anggaran, dan upaya dari berbagai K/L sangat diperlukan untuk memaksimalkan upaya tersebut.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.02 MB]

The Indonesian Institute
The Indonesian Institutehttp://www.theindonesianinstitute.com
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article