Update Indonesia edisi bulan Januari 2022 mengangkat laporan utama mengenai sejumlah kebijakan peningkatan tarif dan harga yang diterapkan di awal tahun 2022. Terutama kenaikan tarif dan harga untuk kebutuhan energi dan konsumsi. Peningkatan tarif dan harga perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro, serta para pemangku kepentingan terkait, yang masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi
Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang kembali dibahasnya RUU PDP pada tahun 2022 menjadi sinyal bahwa Pemerintah bersama dengan DPR tetap memiliki komitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini. Namun, hal tersebut juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak juga mampu menyelesaikan pembahasan RUU PDP meskipun RUU ini telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Selanjutnya, kami juga membahas tentang keberadaan SKB Tafsir Implementasi UU ITE sama sekali tidak menyelesaikan persoalan pemidanaan di ruang digital. Amnesty Internasional Indonesia mencatat bahwa terdapat 84 kasus pelanggaran berekspresi dengan total 98 korban yang menggunakan UU ITE sepanjang tahun 2021. Kondisi tersebut membuktikan bahwa SKB Tafsir Implementasi UU ITE belum berhasil memutus rantai pemidanaan di ruang digital.
Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya partai politik untuk membuka seluruh laporan keuangannya kepada publik. Selain meningkatkan kepercayaan publik, keterbukaan keuangan partai politik dapat mencegah korupsi karena semua pembiayaan tidak dilakukan di bawah meja. Selain itu, kami membahas tentang maraknya praktik klientelisme di pemilu Indonesia perlu menjadi perhatian serius jelang Pemilu 2024 mendatang. Merevisi sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu sehingga dapat memberi efek jera hingga meningkatkan kemampuan pemilih untuk menentukan pemimpin yang bebas dari korupsi melalui penolakan terhadap politik uang, menjadi solusi utama dalam mengatasi praktik klientelisme dalam pemilu.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang permasalahan ketimpangan gender di Indonesia. Berdasarkan Data Gender Inequality Index dan Global Gender Gap Index menunjukkan masih besarnya ketimpangan gender di Indonesia. Diperlukan penguatan pembangunan yang berperspektif gender pada dimensi pendidikan, peluang ekonomi, kesehatan, dan politik untuk mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan ketimpangan yang ada. Selain itu, kami juga membahas tentang Kurikulum Prototipe untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Keberhasilan implementasi kurikulum juga sangat berkaitan dengan kesiapan berbagai faktor seperti guru dan sekolah.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
