Sudah 20 tahun Pemerintah mengamanatkan otonomi khusus (otsus) kepada Papua yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua memberi harapan kepada masyarakat Papua untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa Papua dan Papua Barat menjadi provinsi termiskin di Indonesia (BPS, 2020).
Mengingat belum tercapainya harapan tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR kembali merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Pada 12 Juli 2021, Pansus (Panitia Khusus) Otsus Papua menetapkan perubahan terhadap 19 pasal sebagai berikut, 3 pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah. Pemerintah dan DPR menargetkan revisi undang-undang otsus Papua rampung bulan Juli ini.
Perdebatan dari pelbagai pihak muncul terkait revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, seperti mekanisme penyaluran dana otsus, pengawasan terkait dana otsus Papua, serta tidak dilibatkannya Orang Asli Papua dalam proses pembuatan Revisi Undang-Undang Otsus Papua.
Untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) akan menggelar diskusi publik daring “The Indonesian Forum Seri 76” bertajuk, “Evaluasi dan Proyeksi Otonomi Khusus Papua”, dengan mengundang sejumlah pihak yang relevan dan kompeten untuk membahas topik ini.
Bahan Diskusi:
- Bagaimana implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua yang sudah berjalan selama 20 tahun?
- Bagaimana dinamika dalam pembahasan revisi Otsus Papua saat ini?
- Apa prioritas yang seharusnya direvisi dalam Undang-Undang Otsus Papua?
- Apa rekomendasi untuk penerapan otsus Papua yang lebih baik, relevan, responsif, dan inklusif kedepannya?
Pengantar diskusi oleh:
- Orpa Nari, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Kabupaten Jayapura
- Theofransus Litaay, Tenaga Ahli Utama Bidang Papua Kedeputian V, Kantor Staf Presiden (KSP) RI
- MY Esti Wijayati, Anggota Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua, DPR RI
- Fientje Yarangga, Aktivis Senior Papua
- Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute
Moderator: Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute
Download Rangkuman dan Materi:
Loading...
Reload document 
Open in new tab
Loading...
Loading...
