- Advertisement -spot_img

TAG

mk

The Indonesian Update — Volume XVIII , No.9 – September 2024 (English Version)

The September 2024 edition of the Indonesian Update features a main report on the debate over the authority of the Constitutional Court (MK) in...

Menilik Konstitusionalitas Pembatasan Usia Capres

Proses sidang pemeriksaan terhadap uji materi terkait usia minimal calon presiden (Capres) sudah selesai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Mahkamah Konstitusi akan...

Update Indonesia — Volume XVI, No.10 – Oktober 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Oktober 2022 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Berdasarkan empat variabel yang...

The Indonesian Update — Volume XIII, No.6 – June 2019 (English Version)

The June 2019 edition of the Indonesian Update raises a main report on the dispute over the results of the 2019 presidential elections. This...

Update Indonesia — Volume XIII, No. 6 – Juni 2019 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Juni 2019 mengangkat laporan utama mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden 2019. Tema ini sangat relevan karena pasangan Prabowo-Sandi selaku pasangan...

Pernikahan Anak dalam Pusaran 4 Tahun Pemerintah Jokowi-JK

Salah satu aspek yang masuk dalam Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2018 adalah aspek pemberdayaan. Di dalam aspek pemberdayaan, terdapat indikator kekerasan terhadap...

Isu Legalitas dan Potensi Ekonomi Ojek Online

Hingga saat ini hadirnya transportasi online masih menjadi polemik di ruang publik. Pada Kamis, 28 Juni 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan menolak permohonan...

Update Indonesia — Volume XI, No. 9 – November 2017 (Bahasa Indonesia)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Ada 31...

Update Indonesia — Volume X, No. 4 – April 2017 (Bahasa Indonesia)

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Uji materi...

Polemik Kewenangan Pembatalan Perda

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan...

Latest news

- Advertisement -spot_img