- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Zihan Syahayani

23 POSTS
0 COMMENTS
Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Sepanjang tahun 2017 hingga tulisan ini dibuat, kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) masih belum tuntas. Hingga hari ini kasus...

Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No. 23...

Reformasi Hukum di Era Jokowi-JK

Reformasi hukum merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep Nawacita yang selama ini digagas oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada...

Putusan Praperadilan Setya Novanto: Dapatkah Hakim Dipersalahkan?

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar, mengabulkan untuk sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto, atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus...

Saracen: Sisi Gelap Media Sosial

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, saat ini informasi bohong (hoax) di media sosial sudah sangat mudah menyebar. Sebabnya adalah...

Perlukah Pengawasan terhadap KPK?

Pada, Senin, 21 Agustus 2017, Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) menyampaikan 11 temuan sementara setelah melakukan kajian terhadap...

Perppu Ormas: Antara Ancaman dan Solusi

Senin, 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun...

Mencari Calon Hakim Berkualitas dan Berintegritas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Asman Abnur, telah memberikan persetujuan prinsip formasi calon hakim tahun 2017 sebanyak 1.678 orang. Hal...

Mengawal Pansus Hak Angket KPK

Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan...

Apakah Pembubaran HTI Melanggar Hukum dan Demokrasi?

Pada Senin, 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengumumkan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membubarkan Organisasi...

Latest news

- Advertisement -spot_img