Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menyarankan agar calon Presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin memprioritaskan anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk mengisi pos-pos menteri di kabinet.
“Sudah selayaknya Jokowi-Ma’ruf memprioritaskan anggota koalisi untuk menempati pos-pos di dalam kabinet. Hal ini sangat penting mengingat kerja-kerja yang telah dilakukan oleh partai koalisi selama hampir 10 bulan,” kata Arfianto di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Anto menilai sejak penetapan hasil rekapitulasi Pileg dan Pilpres 2019, terjadi manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi seperti Partai Demokrat dan PAN untuk merapat ke koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Hal itu menurut dia sesuatu yang lumrah terjadi jika kedua partai tersebut akan merapat ke koalisi Jokowi-Maaruf Amin, dengan berharap akan mendapatkan posisi dalam kabinet ke depan. Namun Anto mengingatkan Pemilu 2019 dilakukan secara serentak, maka proses kerja tim kampanye pemenangan partai dalam Pileg dan Pilpres berjalan secara bersamaan.
“Oleh karena itu penentuan formasi kursi di kabinet harus proporsional melihat perolehan suara partai politik dalam Pileg 2019,” ujarnya.
Dia mencontohkan PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan Nasdem layak mendapatkan jatah lebih dari dua kursi di kabinet karena perolehan suara mereka dalam Pileg 2019. Menurut dia mesin partai keempat parpol tersebut bergerak, selain memenangkan suara di dapil, mereka juga bergerak memenangkan Jokowi-Ma’ruf.
“Kanalisasi kepentingan relawan non-partai, selain partai politik, yang tidak dapat dipungkiri adalah kerja-kerja relawan untuk memenangkan Jokowi-Maaruf Amin. Seperti yang telah dilakukan pada Pemilu 2014, maka relawan juga harus diperhatikan untuk mendukung kerja-kerja kabinet Jokowi-Maaruf Amin selama lima tahun ke depan,” katanya.
Selain itu dia mengatakan, komitmen anti-korupsi sungguh penting dipegang pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menentukan kabinetnya. Menurut dia, karena walaupun partai politik mendapatkan jatah kursi di kabinet, mereka juga diharapkan mendelegasikan perwakilannya yang memiliki rekam jejak yang bersih dari praktik korupsi.
Sumber: Harianjogya.com
