Pengamat hukum The Indonesian Institute Aulia Y Guzasiah menilai kasus yang menimpa Ketua Umum DPP PPP M. Rommahurmuziy menunjukkan bahwa korupsi politik masih terus terjadi dan tidak pernah selesai di Indonesia.
“Seakan para politisi bangsa ini tidak pernah belajar dari peristiwa dan sejarah yang telah lalu,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Dia menilai peristiwa tersebut sebagai tamparan sekaligus menyibak kembali wajah kelam perpolitikan Indonesia yang masih diwarnai korupsi politik di dalamnya.
Menurut dia terkait permasalahan korupsi, khususnya korupsi politik, merupakan penyakit bangsa yang sampai hari ini tidak pernah mendapatkan langkah konkrit untuk diobati.
“Salah satu langkah yang patut diapresiasi secara kelembagaan, yakni patut diberikan kepada pihak Pemerintah yang membentuk Satgas Pencegahan Korupsi, yang baru-baru ini melakukan serah terima dokumen rencana Aksi Pencegahan Korupsi (PK),” ujarnya.
Langkah pemerintah itu, menurut dia sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sebagaimana dimuat dalam Perpres No. 54 Tahun 2018
Sementara itu menurut dia, dari sisi lembaga legislatif, secara kelembagaan tidak pernah serius memberikan perhatian khusus pada permasalahan ini.
“Padahal di pihak ini, beberapa oknum legislator dapat dikatakan tidak sedikit terjaring tindak pidana korupsi, jika mengingat pemberitaan-pemberitaan yang telah ada,” ujarnya.
Kedepan menurut dia, bukan hanya DPR yang secara kelembagaan harus berbenah dan merefleksi diri terhadap perisitwa ini, namun juga tentunya bagi partai politik yang menjadi tombak penentu terhadap suasana dan iklim perpolitikan yang sehat di parlemen.
Selain itu, dia juga menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung JokowiMa’ruf harus segera menindaklanjuti pasca-kasus yang menimpa Rommy sebagai salah satu pimpinan parpol koalisi tersebut.
Dia menilai kalau tidak ditanggapi secara serius maka dikhawatirkan suara Jokowi-Ma’ruf yang selama ini unggul dari berbagai survei, akan tergerus dampak kasus Rommy.
Disisi lain menurut dia, hal itu juga diperlukan agar peristiwa OTT ini tidak turut memperkeruh suasana pemilu yang bukan tidak mungkin berujung pada gerakan kekecewaan berbentuk golput secara massal dari masyarakat.
Sumber: Covesia.com
