Initiative! – Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional: Kritik Konseptual dan Gagasan Tata Kelola

More articles

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute (TII), “INDONESIA 2023”, yang disusun oleh Asrul Ibrahim Nur, Research Fellow TII, mengungkapkan bahwa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam transisi energi merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kontrol publik terhadap cabang produksi yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap pemerintah daerah, baik itu level provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, perlu dipacu untuk memiliki proyek penyediaan energi berbasis potensi sumber energi terbarukan setempat dengan menerapkan “community-based energy development”.
Diskusi Initiative! kali ini akan mengangkat tema “Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional: Kritik Konseptual dan Gagasan Tata Kelola” bersama Asrul Ibrahim Nur (Research Fellow TII), Akmaluddin Rachim (Manajer Riset Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan), Dr Indah Dwi Qurbani, S.H, M.H (dosen FH Universitas Brawijaya) serta moderator Dewi Rahmawati Nur A (Peneliti Bidang Sosial TII).
Download Materi dan Dokumentasi:
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [532.11 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.12 MB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [361.87 KB]

The Indonesian Institute
The Indonesian Institutehttp://www.theindonesianinstitute.com
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article