CATEGORY

Wacana

Polemik Kewenangan Pembatalan Perda

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan...

Gaduh DPD RI

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya memutuskan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil...

Mengingat Lagi Arti Penting Air

Setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia (World Water Day). Tujuan awal peringatan ini adalah sebagai usaha menarik perhatian publik akan pentingnya...

Mengawal MK Tuntaskan Sengketa Hasil Pilkada 2017

Pada Kamis, 16 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 (Pilkada Serentak 2017). Pada sidang...

Korupsi Politik di Kasus e-KTP

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (E-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,...

Melihat Women’s March Indonesia

Pada Sabtu, 4 Maret lalu sekitar 700 orang berpartisipasi dalam kegiatan Women’s March Jakarta. Acara ini juga dilakukan dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional...

Lagi-Lagi Masalah Freeport

Masalah Freeport memang merupakan masalah strategis yang akan selalu menjadi perhatian publik. Terlebih saat ini hubungan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (Freeport) dikabarkan...

Melihat Hasil Pilkada DKI Jakarta 2017

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, telah usai pada 15 Februari yang lalu. Berdasarkan hasil penghitungan entry data form C1 yang dilakukan...

Mencermati Partisipasi Politik Perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dengan rincian 7...

Re-evaluasi Sistem Seleksi Hakim Konstitusi

Pada hari Kamis, 26 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, sebagai tersangka kasus suap. Penetapan ini dilakukan setelah Patrialis...

Terbaru

- Advertisement -spot_img