CATEGORY

Berita TII

Muncul Usulan Pidana UU ITE Dikembalikan ke KUHP

JAKARTA - Pusat kajian kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), telah melakukan studi tentang kondisi terkini kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya terkait kritik warga...

Pengamat: Hari Lahir Pancasila momentum lindungi kebebasan berekspresi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Hari Lahir Pancasila menjadi momentum bagi bangsa Indonesia melindungi kebebasan berekspresi...

Pengamat: Butuh keberanian selesaikan kasus pelanggaran HAM

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan saat ini butuh keberanian dan komitmen dari Presiden dan DPR RI untuk...

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU Minim, Pemerintah dan DPR Dikritik

JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pengabaian aspirasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dalam proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor...

Pengamat: Perlu didorong reformasi kelembagaan parpol lebih inklusif

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai perlu didorong terjadinya reformasi kelembagaan partai politik untuk menjadi inklusif, relevan,...

Mau Lanjutkan Perjuangan Kartini? Stop Perkawinan Anak

JAKARTA - Berkat perjuangan RA Kartini untuk membebaskan hak perempuan yang terkungkung di masa pra kemerdekaan , kini sudah lebih banyak perempuan yang telah...

Mengapa THR 2021 Dilarang Dicicil & Risiko Sanksi bagi Pengusaha

Perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya secara penuh. Demikian bunyi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor...

Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah tahukah bagaimana cara kerja polisi siber atau polisi virtual itu? Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk...

Pasal Karet UU ITE Harus Diperjelas di Revisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau "karet" dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi...

Anggota DPR nilai pasal “karet” UU ITE harus diperjelas melalui revisi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR Johan Budi menilai pasal-pasal multitafsir atau "karet" dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi...

Terbaru

- Advertisement -spot_img