- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Rifqi Rachman

37 POSTS
0 COMMENTS

Policy Assessment TII 2021 – Pemugaran Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi yang pemenuhannya wajib dilaksanakan negara. Namun ternyata, pergeseran model berekspresi ke ruang digital belum diakomodasi sebagai suatu bentuk penyampaian...

Mencari Skema Ideal Keserentakan Pemilu

Dengan adanya catatan buruk dari desain keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di 2019, muncul sejumlah suara dari beberapa pihak yang mengusulkan perubahan pada model keserentakan...

Kemana Publik Harus Mencari Kabar Terbaru Pembahasan RUU PDP?

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan kembali dimulai pada Masa Sidang V di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR...

Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah tahukah bagaimana cara kerja polisi siber atau polisi virtual itu? Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk...

Virtual Police: Mengawasi Sang Pengawas

Senin ini memasuki pekan ketiga dari operasionalisasi virtual police di Indonesia, sejak aktivasinya yang dilakukan pada 19 Februari 2021 lalu. Setelah lebih kurang 18...

3 Kritik terhadap Rencana Kapolri Listyo Sigit Membuat Virtual Police

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengaktifkan virtual police menuai kritik. Virtual police itu dimaksudkan untuk memantau ujaran kebencian di...

Bentuk Virtual Police, Polri Sebut Tak Kekang Kebebasan di Dunia Maya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan kepolisian tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan masyarakat di ruang digital atau dunia...

Pengamat soal Tim Kajian UU ITE: Libatkan Semua Pihak Bahas Pasal Karet

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md telah membentuk dua tim khusus untuk menindaklanjuti wacana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun...

Tim Kajian UU ITE Diminta Libatkan Publik

Jakarta: Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman mengapresiasi pembentukan tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim...

Pemerintah Dinilai Tak Berniat Ajukan Revisi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman menilai pemerintah tengah berusaha untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi...

Latest news

- Advertisement -spot_img