Pengamat Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilainya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus parpol (Partai politik), adalah usaha untuk tetap merawat marwah DPD.
Arfianto memiliki pendapat kalau putusan MK ini kuatkan susunan kelembagaan legislatif berubah menjadi metode bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Maksudnya merupakan untuk kuatkan cek and balances pada eksekutif dan legislatif.
” Jika anggota DPD merangkap juga pengurus parpol, jadi dikhawatirkan akan cek and balances berubah menjadi tidak seimbang, karena keanggotaan DPD nanti akan diisi oleh keperluan partai, ” ujar dia dalam keterangan tercatat di Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Arfianto menjelaskan, harusnya keperluan anggota DPD sesuai dengan arah pembentukan DPD yakni, pertama, kuatkan ikatan beberapa daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan semuanya daerah.
Kedua, lanjutnya, menambah agregasi dan akomodasi dan keperluan beberapa daerah dalam perumusan kebijakan nasional terkait dengan negara dan daerah.
Dan ketiga, menggerakkan percepatan demokrasi, pembangunan dan perubahan daerah dengan seirama dan seimbang.
” Dengan adanya ini, KPU (didambakan) segera membuat ketentuan untuk melarang pengurus parpol mendaftarkan sebagai calon anggota DPD, ” tuturnya.
Sumber: Idnews.co.id
