- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

The Indonesian Institute

1280 POSTS
0 COMMENTS
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Tak calegkan mantan koruptor, PSI menang secara moral dari parpol lain

Dari 16 parpol peserta Pemilu, hanya satu parpol yang tak memiliki daftar caleg bekas napi koruptor yaitu PSI. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray...

Kajian Kebijakan Pilkada 2018

Tahun 2018 adalah tahun yang dinamis dan riuh untuk Indonesia, terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode ketiga. Tahun 2018 juga...

Ajukan Caleg Mantan Napi Korupsi, Parpol Akan Kehilangan Kepercayaan Rakyat

Kepercayaan publik terhadap demokrasi terancam menurun, atau bahkan hilang, menjelang Pemilu 2019. Peneliti The Indonesian Institute Fadel Basrianto menjelaskan hal tersebut bermula dari masih...

Bawaslu dan KPU didorong konsisten tolak caleg koruptor

Sejumlah aktivis pemerhati Pemilu berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) konsisten terhadap komitmen pakta integritas yang telah ditandatangani partai politik (parpol), untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor sebagai calon...

Pengamat: Uji Materi Jabatan Cawapres, Desakan dari Lingkaran JK

JAKARTA - Pengajuan Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK) sebagai pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum,...

Putusan MK Dinilai Jaga Marwah DPD, Peneliti Desak KPU RI Buat Aturannya

The Indonesian Institute menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk tetap menjaga...

Putusan MK soal DPD Dinilai Memperkuat Lembaga Legislatif

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik (parpol) menjabat sebagai anggota DPD RI, merupakan upaya untuk menjaga marwah lembaga tersebut. "Keputusan MK memperkuat...

The Indonesia Update-Volume XII No. 6- July2018 (English Version)

The July 2018 edition of Indonesia Update raises the main topic on the results of the 2018 Local Elections (Pilkada): local democracy is mature....

Bebas dari Parpol, Marwah DPD Kembali Terjaga

Pengamat Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilainya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus parpol (Partai politik),...

Peneliti Sebut Tepat Melarang Pengurus Parpol Bercokol di DPD

JAKARTA - Kalangan peneliti meyakini pelarangan pengurus partai politik bercokol di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dapat menjaga mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi lembaga...

Latest news

- Advertisement -spot_img