Rencana pemerintah dalam hal pemindahan Ibu Kota mendapatkan tantangan keras dari sejumlah pihak. Pasalnya, kebijakan pindah Ibu Kota tersebut dianggap terlalu dipaksakan.
Sebab, untuk pindah Ibu Kota berdasarkan kajian Bappenas diperlukan anggaran mencapai Rp466 triliun. Ini masih belum termasuk biaya memindahkan lebih dari 1 juta orang PNS pusat yang akan dibawa pindah ke Ibu Kota Baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Peneliti The Indonesian Institute Rifki Fadilah meragukan kesiapan pemerintah untuk pindah Ibu Kota. Menurutnya patut dipertanyakan terlebih dahulu harus dipastikan pemerintah benar akan mendapatkan dana sebesar itu.
Sebab, pemerintah hanya akan menyiapkan 19 sampai dengan 20 persen saja dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menurut dia harus dimatangkan oleh pemerintah terlebih dahulu.
“Yang perlu dikejar adalah pembiayaannya terlebih dahulu, semua skema pembiayaan harus matang, jangan sampai di tengah jalan jadi terhenti karena biaya,”ujarnya.
Sebelumnya, Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan kebijakan soal pemindahan Ibu Kota memang tampaknya terlalu dipaksakan. Belum lagi lokasinya di Kalimantan Timur yang terlalu jauh dari Jakarta.
Alhasil cost yang timbul terlalu tinggi, sehingga tidak efisien untuk koordinasi dengan Jakarta yang menjadi pusat bisnis dan Kaltim yang menjadi pusat Ibu Kota.
“Kuala Lumpur dengan Putra Jaya itu masih bisa dijangkau dengan darat. Kalau Jakarta- Kalimantan berapa lama? Costnya tinggi. Saya punya keluarga di Bontang, Kajian masih sangat terbatas terutama tentang tata ruang itu masih 1 sampai 2 tahun lagi,”pungkasnya.
Sumber: Akurat.co
