Mantan Hakim MK: Bangun Jakarta Tak Cukup Pakai APBD dan Prosedur, Perlu Inovasi

More articles

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Harjono mengungkapkan, membangun Jakarta tidak cukup dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan prosedur.

Perlu inovasi dari seorang pemimpin, yakni dari seorang Gubernur DKI Jakarta.

“Kira-kira cukup enggak untuk capai tugas itu modalnya APBD dan prosedur? Enggak akan tercapai, enggak akan bisa,” kata Harjono dalam diskusi di The Indonesian Institute, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).

Menurut dia, APBD DKI terbatas dan tidak bisa membangun serta menyelesaikan persoalan di Jakarta. Perlu inovasi dari kemampuan manajerial kepala daerah.

Inovasi itu bisa berdasarkan intuisi atau hasil latihan kepala daerah itu sendiri.

“Makanya di situ ada ruang managerial skill untuk lakukan itu. Dengan catatan tidak melanggar ketentuan,” sambung Harjono.

Menurut Harjono, kepala daerah tidak hanya diberi tugas melaksanakan undang-undang. Kemampuan manajerial harus dimiliki oleh kepala daerah.

“Kalau itu (hanya melaksanakan undang-undang) maka barangkali pelaksana yang baik sarjana hukum. Ini bunyinya, ini uu-nya, silakan. Di dalam jabatan kepala daerah dan presiden, ada sesuatu yang diharapkan, yakni manajerial skill,” ujar Harjono.

Sumber: Kompas.com.

 

The Indonesian Institute
The Indonesian Institutehttp://www.theindonesianinstitute.com
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article