- Advertisement -spot_img

TAG

RUU

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul ”Tingkat Partisipasi Masyarakat...

RUU Kementerian: Tambah, Kurangi, atau Cuma Bongkar Pasang?

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diusulkan masuk kategori RUU kumulatif...

Update Indonesia — Volume XVI, No.11 – November-Desember 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis...

State Capture dalam Proses Legislasi

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi...

Media Harus Giat Dorong Pengesahan RUU P-KS

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) benar-benar tertunda pada periode lalu. RUU tersebut tetiba mandeg dengan iming-iming janji akan dibawa ke periode 2019-2024...

The Indonesian Update — Volume XIII, No.10 – October 2019 (English Version)

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of...

Mendesak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR kembali memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Prioritas untuk tahun 2018. RUU ini menempati urutan ke-19 dalam Prolegnas 2018 bersama dengan...

Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Entah apa yang ada di pikiran orang yang tega memperkosa seorang anak perempuan berumur tujuh tahun. Tidakkah dia ‘melihat’ anak perempuannya di sana? Tidakkah...

Menyimak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Melalui APBN

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua...

Latest news

- Advertisement -spot_img