CATEGORY

Berita TII

52 Bakal Calon Pilkada 2020 Terindikasi Dinasti Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Institute mencatat, setidaknya ada 52 bakal calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 terindikasi dinasti politik. Dari jumlah tersebut, 71,5...

Influencer yang Dilibatkan Pemerintah Tak Paham Materi

JAKARTA - Pelibatan influencer dalam program yang dijalankan pemerintah ternyata memantik persoalan baru. Apalagi, Indonesia Corruption Watch (ICW) belakangan lalu menemukan anggaran pemerintah senilai...

Jangan Kasih Uang Tunai ke Karyawan, Lebih Baik Voucher Belanja

JAKARTA - Rencana pemberian bansos sebesar Rp600.000 per bulan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapatkan banyak respon. Salah satunya Peneliti bidang...

Takut Resesi, Tambahan Gaji dari Pemerintah Belum Tentu Dongkrak Konsumsi

JAKARTA - Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Muhamad Rifki Fadilah mengapresiasi Program Tambahan Gaji untuk pekerja non-PNS...

Gara-gara Data Penanganan Dampak Corona Terkendala

JAKARTA - Dampak sosio-ekonomi Covid-19 terhadap rumah tangga menjadi realitas yang tak bisa dielakkan pada masa pandemic Covid-19. Bantuan sosial pemerintah kepada kurang lebih...

Lindungi Masyarakat Terdampak Corona, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Bansos

JAKARTA - Lembaga Pusat Riset Kebijakan Publik, The Indonesian Institute (TII) menilai ada sejumlah persoalan sosial yang muncul di masa pandemi COVID-19 dan menjadi...

Utang RI Menumpuk Akibat Pandemi, Rekomendasi Ini Bisa Diambil Pemerintah

JAKARTA - Guna meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya sangat besar atau tepatnya Rp1.266,85 triliun. Dampaknya, defisit...

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Jangan Beratkan Masyarakat

JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 memicu perhatian publik. Terlebih lagi, aturan itu bakal didukung dengan rencana keluarnya instruksi...

Pengamat: TPK harus miliki fungsi yang jelas

https://video.antaranews.com/clip/2020/07/20200715abpengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4 pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4ANTARA - Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pengamat bidang hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai sebaiknya Tim Pemburu Koruptor (TPK)...

Rombak Kabinet dan Pangkas Lembaga Harus Berdasarkan Evaluasi Kinerja

JAKARTA - Isu perombakan (reshuffle) kabinet menteri dan pemangkasan lembaga kian santer menguak. Apalagi, wacana itu tercetus kembali dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan...

Terbaru

- Advertisement -spot_img