- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

The Indonesian Institute

1280 POSTS
0 COMMENTS
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Update Indonesia — Volume XII, No. 1 – Januari-Februari 2018 (Bahasa Indonesia)

Defisit BPJS telah mencapai Rp 9 triliun sampai akhir tahun 2017. Kondisi ini diakibatkan jumlah dana yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran, terutama terkait...

Minim Sosialisasi Tak Bisa Dijadikan Alasan DPR Bikin UU

Alasan DPR RI yang menyebut revisi UU MD3 minim sosialisasi dirasa tidak masuk akal. Seharusnya, DPR bisa lebih transparan sebelum mengeluarkan Revisi UU MD3...

DPR Jadi Antikritik, Pemilih Diminta Bijak Pilih Anggota Dewan di 2019

Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) menuai polemik. Sebab pasal-pasal dalam UU yang baru disahkan dalam paripurna...

Plt Gubernur Sebaiknya Jangan Unsur Polri, Ini Argumennya

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. “Menurut...

Pengamat: Kemendagri Tak Paksakan Pati Polri Jadi Pjs Gubernur

Pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya tidak memaksakan dalam rangka menunjuk Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk menjadi...

Soal Plt Gubernur, Pengamat: Sebaiknya Kemendagri Tak Memaksakan

Jakarta – Langkah baik bagi Menteri Dalam Negeri ialah tidak memaksakan penunjukan terhadap perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Demikian penilaian seorang Pengamat politik The Indonesian...

Pengamat: Kemendagri Jangan Paksakan Pati Polri Jabat Plt Gubernur

JAKARTA , Pejabat Polri jabat Plt Gubernur bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Jika penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan...

Mendagri Jangan Paksakan Tunjuk Perwira Polri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta tidak memaksakan menunjuk perwira Polri sebagai pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut pengamat politik The Indonesian...

Mendagri Diminta Tak Paksakan Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, "Menurut saya, sebaiknya...

Latest news

- Advertisement -spot_img