- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Hemi Lavour Febrinandez

52 POSTS
0 COMMENTS

Celah Masalah dalam Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam pengujian (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).  Secara umum pada...

Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital – Hemi Lavour Febrinandez

Kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merupakan lembaga yang bergerak di bidang penelitian kebijakan publik. TII merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan...

Aturan Hukum Moderasi Konten di Indonesia

Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Hal ini terbukti dalam Content Removal Transparency Report yang dirilis oleh Google. Dalam...

Mengakhiri Tarik Ulur RUU Perlindungan Data Pribadi

Jakarta - Beredarnya data pribadi Presiden Joko Widodo, seperti sertifikat vaksinasi COVID-19 kembali menjadi sinyal tanda bahaya dari tidak terlindunginya data pribadi masyarakat di...

Memecah Kebuntuan Pembahasan RUU PDP

Rancangan undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) tahun 2021 yang merupakan usulan dari pemerintah....

Desain Hukum Digital Terpadu di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pelbagai aktivitas di ruang digital. Namun, laju perkembangan teknologi ini tidak...

Jerat Karet UU ITE Pasca SKB

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dipanggil polisi terkait unggahan karikatur dua manusia berkepala tikus yang berseragam tahanan dan polisi di akun Instagram milik...

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez menilai pemerintah inkonsisten dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menekan kasus Covid-19. Menurutnya, inkosistensi...

Problematika Rancangan Pasal Baru dalam UU ITE

Dalam mengatasi permasalahan terkait dengan beberapa pasal multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah telah selesai...

Langkah Strategis Pembahasan Omnibus Law Bidang Digital

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyusun Omnibus Law Bidang Digital. Aturan sapu jagat tersebut akan mengatur...

Latest news

- Advertisement -spot_img