Update Indonesia edisi September 2022 mengangkat laporan utama mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan pembengkakan pada anggaran subsidi dan kompensasi, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian harga dengan menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi. Kebijakan pemerintah tersebut membuat efek domino bagi masyarakat.
Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang upaya pemerintah untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu menggunakan jalur non-yudisial. Padahal seharusnya, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan HAM perlu didorong untuk menjalankan tugasnya secara efektif dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, kami membahas tentang praktik politik uang seperti ‘vote buying’ yang hanya dapat dicegah dengan kolaborasi yang dilakukan antara masyarakat, penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), serta aparat penegak hukum.
Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik ini dipicu pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022 yang lalu. Selanjutnya, kami membahas tentang partisipasi pemilih sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pemilu. Oleh karena itu, jelang Pemilu tahun 2024 diperlukan beberapa upaya dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih. Selain itu, kami juga membahas tentang proyeksi peta koalisi pada Pemilu 2024.
Di bidang sosial, Update Indonesia membahas tentang praktik korupsi di institusi pendidikan. Korupsi di institusi pendidikan dapat menghambat perbaikan kualitas pendidikan dan akses pendidikan, serta menghambat proses penghapusan praktik korupsi dalam proses bernegara secara keseluruhan. Selain itu, kami juga membahas tentang aturan larangan impor pakaian second-hand. Bisnis pakaian impor second-hand juga menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan impor pakaian second-hand perlu ditinjau ulang dan diperbaharui
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
