Pengamat: PSI Partai yang Tidak Mengajukan Caleg Mantan Korupsi

More articles

Peneliti Indonesian Institute Fadel Basrianto mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai satu-satunya partai yang tidak mengajukan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif menjadi fenomena menarik dalam perekrutan caleg.

Sebagai partai baru, kecil, dengan tingkat elektabilitas rendah, kata Fadel, PSI justru melakukan ‘filter’ dan seleksi melalui tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas untuk mencari kader yang diajukan sebagai calon anggota parlemen.

“Partai politik lain, partai politik besar yang sudah mapan, perlu merasa terpukul oleh PSI yang kecil, tetapi sudah melakukan perannya sebagai partai politik,” ucap Fadel, Rabu (1/8).

Sesuai data yang dikeluarkan Bawaslu, terdapat ratusan caleg mantan terpidana korupsi. Mereka menyebar di 15 dari 16 parpol peserta Pemilu 2019. Hanya PSI yang tidak mengajukan caleg demikian.

Dalam daftar itu, Partai Gerindra menjadi partai yang paling banyak menyertakan nama mantan napi korupsi, yaitu 27 orang, diikuti oleh Partai Golkar 25 orang, NasDem 17 orang, Berkarya 16 orang, Hanura 15 orang, PDIP 13 orang, Demokrat 12 orang, Perindo 12 orang, PAN 12 orang, PBB 11 orang, PKB delapan orang, PPP tujuh orang, PKPI tujuh orang, Garuda enam orang, PKS lima orang.

Sumber: Aktual.com

The Indonesian Institute
The Indonesian Institutehttp://www.theindonesianinstitute.com
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article