Media dituduh larut dalam Kepentingan Pemilik

More articles

Pemantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan isi berita media massa selama masa kampanye terbuka 15 Maret hingga 5 April 2014 larut dalam kepentingan elit pemilik dibandingkan dengan urusan publik.

“Media massa yang seharusnya menyajikan berita-berita yang objektif dan berimbang malah ikut larut dalam kepentingan para elit pemilik media dibandingkan dengan kepentingan publik,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan kaitan kepemilikan media oleh politisi terhadap pemberitaan kampanye hasil media monitoring TII selama masa kampanye terbuka itu, pemberitaan media massa tidak terlepas dari kepentingan parpol pemilik media tersebut.

“Hal ini terlihat dari beberapa media massa cukup efektif menjadi mesin politik pada masa kampanye, guna membangun citra. Hal ini terlihat dari tone pemberitaan yang positif bagi parpol,” ujarnya.
Menurut dia, media yang dimiliki politisi tertentu, menulis pemberitaan positif terhadap parpolnya, serta pemberitaan negatif terhadap saingan politiknya.

“Mengenai hal tersebut, sebenarnya sudah ada koordinasi dari tiga lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menyikapi materi pemberitaan kampanye di media,” tegasnya.

Sumber: Antaranews.com.

The Indonesian Institute
The Indonesian Institutehttp://www.theindonesianinstitute.com
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article